DetikposNew.Com, Tanjungpinang– Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau J. Devy Sudarso didampingi Wakajati Kepri, Aspidum, Koordinator dan para Kasi pada Bidang Pidum Kejati Kepri, serta diikuti secara daring oleh Kajari Batam I Wayan Wiradarma, S.H., M.H. berikut jajaran, Kajari Karimun Dr. Denny Wicaksono, S.H., M.H berikut jajaran telah melaksanakan ekspose permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap 4 (empat) perkara di hadapan Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Dr. Undang Magopal, S.H., M. Hum, yang dilaksanakan melalui sarana virtual, Rabu (26/11/2025).
Perkara yang diselesaikan secara RJ tersebut 3 (tiga) perkara diantaranya berasal dari Kejaksaan Negeri Batam dan 1 (satu) perkara berasal dari Kejaksaan Negeri Karimun, atas nama Tersangka :
1. Hendra Syahputra Alias Hendra dan Rizky Handika Mulia melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP (pencurian).
2. Muhammad Putra Ramadhan, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana (penganiayaan).
3. Rosma Yulita, S.E., melanggar Pasal 220 KUHP (laporan palsu).
4. Agil Haikal Maulana, Aidil Fitra Sawaludin dan Muhammad Azhar melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP (pencurian).
Keempat perkara tersebut telah disetujui untuk dihentikan Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Jampidum Kejagung RI dengan pertimbangan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif jo Surat Edaran Jampidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu :
1. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dengan Tersangka.
2. Para Tersangka belum pernah dihukum;
3. Para Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
4. Ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun;
5. Para Tersangka mengakui kesalahan dan melakukan permintaan maaf kepada korban, kemudian korban telah memaafkan perbuatan tersangka.
6. Pertimbangan Sosiologis, masyarakat merespon positif Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, demi keharmonisan warga setempat.
Kajati Kepr J. Devy Sudarso dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020, Surat Edaran Nomor : 01/E/EJP/02/2022 dan petunjuk Jampidum Kejagung RI, maka selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Batam dan Kepala Kejaksaan Karimun akan segera memproses penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang berdasarkan Keadilan Restoratif Justice sebagai perwujudan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melakukan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, kepentingan korban, maupun pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan dengan memperhatikan azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Menurut J. Devy Sudarso, dalam kurun waktu sejak Januari sampai Nopember 2025, Kejati Kepri telah menyelesaikan perkara melalui pendekatan RJ sebanyak 20 perkara.
“Melalui kebijakan RJ ini, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan, kami menerapkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan”, tutupnya.(**)
